Podcast Bersama Kejari Jakarta Barat

“Apa sih kepabeanan dan cukai itu? Lalu apa tugas dan fungsi Bea Cukai?”

Pertanyaan itulah yang muncul dari dialog yang dilaksanakan kemarin, Jum’at (7/8). Kanwil Bea Cukai Jakarta diundang untuk menjadi narasumber dalam podcast yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk membahas mengenai Bea Cukai, bagaimana seluk beluk pekerjaannya, serta perannya dalam bersinergi dengan instansi lain seperti kejaksaan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas, Ricky M. Hanafie juga Noviyanti Angelina dari Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Bea Cukai Jakarta. “Definisi kepabeanan dan cukai dapat ditemukan pada UU nomor 17 tahun 2006 dan UU nomor 39 tahun 2007 tentang cukai”. Mereka juga menjelaskan bahwa Bea Cukai memiliki 4 fungsi utama yaitu Revenue Collector, Community Protector, Trade Facilitator, dan Industrial Assistance.

Kemudian Ricky juga menjelaskan bahwa Bea Cukai tersebar di seluruh daerah di Indonesia untuk menjaga peredaran barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean. “Selama barang-barang Bapak Ibu tidak melanggar aturan kepabeanan dan dokumen nya lengkap, Bapak Ibu tidak perlu takut bermasalah dengan Bea Cukai” paparnya.

Selain itu, turut hadir narasumber lain yaitu Septa, mahasiswi Fakultas Hukum Esa Unggul dan Natalie, seorang model dan selebgram. Pada kesempatan tersebut Septa bertanya mengenai ketentuan jastip, sedangkan Natalie menanyakan tujuan kewajiban membayar pajak. “kenapa masyarakat wajib membayar pajak?” tanyanya. Pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Ricky dan Novi.

Jastip (Jasa Titipan) adalah suatu kegiatan melakukan jasa titip pembelian barang kepada orang yang sedang berada di luar negeri untuk dibawakan ke Indonesia. Jastip biasanya dilakukan kepada saudara atau kerabat dekat. Namun menurut Ricky dalam aturan kepabeanan tidak mengenal istilah jastip. “Kita hanya mengenal Importir, Eksportir, dan Perusahaan jasa titipan (PJT) seperti DHL, FedEx, PJT lainnya atau Kantor Pos” paparnya. Karena itu, jastip dianggap sebagai barang bawaan penumpang. -lanjut di kolom komentar-1 jam

“Untuk barang bawaan penumpang apabila nilai barang tersebut melebih USD 500 maka barang tersebut akan dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)”, imbuhnya.
Mengenai pertanyaan Natalie, Ricky dan Novi mengatakan bahwa negara memerlukan biaya untuk melakukan pembangunan di dalam negeri. Oleh karena itu salah satu pemenuhan biayanya dilakukan dengan memungut pajak kepada masyarakat. “Selain pajak kita juga memungut penerimaan non pajak, juga royalti dari hasil alam. Apabila masih kurang dari hal hal tersebut, pembiayaan pembangunan akan ditutup melalui utang” pungkas Novi
Melalui kegiatan podcast ini diharapkan edukasi dan sosialisasi mengenai kepabeanan dan cukai dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan sampai ke masyarakat, juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sinergi antar instansi.

#BeaCukaiMakinBaik
#bckanwiljakarta

Optimalisasi Kemudahan Perizinan di Bidang Cukai

Dalam rangka meningkatkan pemahaman para pengguna jasa, KPPBC TMP A Jakarta telah melaksanakan acara sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Kemudahan Pengurusan Perizinan Usaha di Bidang Cukai” pada hari Rabu, (5/8).

Acara yang berlangsung di Aula KPPBC TMP A Jakarta tersebut dilaksanakan untuk mengedukasi para pengguna jasa yaitu para pengusaha cukai mengenai tata cara perizinan NPPBKC sesuai dengan PMK-66/PMK.04/2018 yang disampaikan oleh tim dari Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC. Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija) dan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI).

Kepala Kanwil DJBC Jakarta, Decy Arifinsjah menuturkan bahwa pertemuan ini dilaksanakan sebagai media untuk mendengarkan aspirasi serta kendala yang dihadapi oleh para pengusaha di bidang cukai yang terdampak COVID-19. “Harapannya dengan kegiatan ini para perusahaan dapat memahami dan mentaati aturan yang berlaku” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan DKI Jakarta, Jackson Dianrus Sitorus dalam sambutannya pun menyampaikan mendukung kebijakan Bea Cukai dalam memberikan kemudahan perizinan usaha di bidang cukai.

Selain itu, Prasetio Edi Marsudi selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sambutannya mengatakan bahwa diharapkan kebijakan ini dapat mempermudah pengusaha cukai serta meningkatkan pemasukan cukai dari para pengusaha maupun para penjual eceran barang kena cukai.

Menurut Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, kontribusi penerimaan cukai semester 1 2020 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.”Hal ini disebabkan dengan terdampaknya semua sektor penjualan MMEA dikarenakan terdampak pandemi COVID-19”, tambahnya. Kegiatan pun dilanjutkan dengan sharing session serta tanya jawab dengan para pengusaha cukai.

Kegiatan ini juga turut dihadiri perwakilan instansi DKI Jakarta seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pariwisata.

#beacukaimakinbaik

CVC Kanwil Bea Cukai Jakarta ke PT Wacoal Indonesia

Dalam rangka menjalankan fungsi Industrial Assistance, Kanwil Bea Cukai Jakarta melaksanakan kunjungan industri atau Customs Visit Customer (CVC) ke PT Wacoal Indonesia pada hari Selasa, 28 Juli 2020. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta yaitu Decy Arifinsjah beserta Tim Fasilitas Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

PT Wacoal Indonesia merupakan salah satu perusahaan penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Berdiri sejak 1981, PT Wacoal Indonesia bergerak di bidang produksi pakaian dan memiliki 261 cabang. Saat ini, PT Wacoal Indonesia telah melakukan penjualan di dalam negeri serta kegiatan ekspor ke mancanegara seperti Jepang, Filipina, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, Taiwan, China, Hongkong, USA dan India. Selain mendapatkan fasilitas KITE, PT Wacoal Indonesia juga telah bersertifikat Authorized Economic Operator (AEO) sejak tahun 2016.

Dalam kunjungan tersebut, Merchandise Operational PT Indonesia Wacoal, Diana menyambut kedatangan Kanwil Bea Cukai Jakarta serta berterimakasih atas Fasilitas KITE yang telah diberikan selama ini. Kunjungan pun dilaksanakan dengan tetap mengedepankan protokol Kesehatan COVID-19.

Decy Arifinsjah selaku Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta beserta tim Fasilitas yang hadir memberikan penguatan kepada para pelaku usaha industri Dalam Negeri ditengah wabah pandemi Covid 19 yang berdampak pada aktifitas produksi dan rantai pasok (supply chain), sehingga diharapkan dapat mendengar secara langsung hambatan dan kendala yang dihadapi yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah strategis dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang ada.

Dengan adanya kegiatan CVC ini, dapat menjadi sarana membangun komunikasi yang baik antara pengguna jasa dan Bea Cukai, serta meningkatkan sinergi demi kelancaran dan peningkatan perekonomian negara.

#beacukaimakinbaik #kemenkeutepercaya
#KjakBerintegritas #bckanwiljakarta
#industrialassistance

Pengarahan Program Secondment Tahun 2020

Kantor Wilayah DJBC Jakarta melaksanakan Pengarahan Program Secondment 2020 pada hari Selasa (21/07). Acara yang dilaksanakan di Aula tersebut diikuti oleh para Secondee yang terdiri atas pejabat dan pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para pejabat Eselon III di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Selain itu, turut hadir Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Jakarta Kemayoran, Asrul Sjam.

“Materi secondment nanti adalah cukai, Kawasan Berikat (KB), Pusat Logistik Berikat (PLB), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang ada di Kanwil DJBC Jakarta” Papar Junaedi selaku Kepala Seksi Pemeriksaan. Beliaupun menambahkan bahwa kegiatan secondment ini juga akan melibatkan sejumlah satuan kerja di bawah Kanwil seperti KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Jakarta, serta melibatkan Bidang Kepabeanan dan Cukai dan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai. Kegiatan Secondment tersebut nantinya akan dilaksanakan sampai dengan 18 September 2020 dengan sistem on-off dan dilaksanakan secara tatap muka maupun daring.

Decy Arifinsjah selaku Kepala Kanwil DJBC Jakarta mengucapkan selamat datang kepada para secondee. “Ini bisa jadi momentum untuk bertukar informasi seluas-luasnya, silahkan komunikasikan peraturan-peraturan yang beririsan sesuai dengan PMK yang berlaku, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk negara ini.” ujarnya. Dengan adanya kegiatan secondment ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar instansi yang dapat mengoptimalkan penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan maupun sisi kepabeanan dan cukai.

#jointprogram #pajak #beacukaimakinbaik
#bckanwiljakarta #kjakberintegritas #kemenkeuterpercaya

Bea Cukai sebagai WCO Vice Chair Asia Pacific

Tahukah kamu, berdasarkan keputusan sidang ke 135th/136th , Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai resmi menjadi Vice Chair Asia Pacific periode 2020-2022 menggantikan India (Central Board of Indirect Taxes and Customs – CBIC). Hal tersebut telah dilaksanakan Grand Launchingnya dengan mengusung tema “Echoing Asia Pasific” secara virtual pada hari Rabu (15/07).

Sekretaris Jenderal WCO Kunio Mikuriya dalam sambutannya mengatakan ekonomi global saat ini sedang mengalami tantangan ekonomi yang berat seperti COVID-19. Beliau berharap Regional Asia Pasifik dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan peningkatan kapasitas menghadapi tantangan perekonomian selanjutnya.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam sambutannya pun memastikan akan terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota. Beliau pun berkomitmen untuk memperkuat kerjasama serta bimbingan teknis bagi para negara anggota yang membutuhkan. Menurutnya, Bea Cukai berperan penting dalam memfasilitasi peredaran barang serta mengantisipasi dampaknya pada perekonomian dan kehidupan bermasyarakat. Beliau pun menyampaikan pengawasan peredaran barang dengan menerapkan manajemen resiko adalah solusi yang paling baik saat ini.

WCO Asia Pasifik adalah 1 diantara 6 regional WCO, dengan 33 negara anggota yang tersebar di Asia dan Pasifik. Lalu apa saja peran Indonesia sebagai Vice Chair Asia Pasifik? Dalam pelaksanaannya nanti Vice Chair akan mewakili Sekretariat WCO dalam rangka penerapan instrument WCO, koordinasi antar regional, peningkatan kapasitas, dan sebagainya. Tugas Vice Chair juga mengatur pertemuan regional, berkoordinasi dalam penerapan Rencana Strategis Regional, mengelola website WCO Asia Pasifik, melakukan publikasi dan penyebaran informasi mengenai Bea Cukai Asia Pasifik, serta berkoordinasi dengan forum regional lainnya seperti RILO AP dan ROCB AP.

#WCO #WCOAsiaPacific #ViceChair #DGCE

Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Perusahaan KITE

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan para perusahaan penerima fasilitas KITE. Kantor Wilayah DJBC Jakarta melakukan sosialisasi kepada 20 perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Sosialisasi tersebut dilakukan dalam rangka persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perusahaan penerima fasilitas KITE di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Tekstil dan Produk Tekstil.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah tersebut dipandu oleh Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas I dan II, Hendri Yani Etik dan Yudi Ekarianto. Dalam kegiatan tersebut para perusahaan diberikan arahan mengenai persiapan kegiatan Monev yang akan dilaksanakan oleh Tim Monev Kantor Wilayah DJBC Jakarta selama 4 pekan ke depan.

Yudi dalam arahan nya mengatakan agar para perusahaan dapat mendukung kegiatan monev ini seperti melakukan penyiapan dokumen dan IT Inventory guna kelancaran proses monev. Selain itu dalam kegiatan tersebut para perusahaan juga melakukan sharing mengenai kendala yang mereka hadapi selama menerima fasilitas serta kondisi terkini perusahaan yang sebagian besar terdampak oleh pandemi COVID-19.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk memastikan perusahaan penerima fasilitas KITE telah mematuhi ketentuan yang berlaku serta penilaian mengenai kelayakan, efisiensi, efektivitas, dan dampak dari pemberian fasilitas KITE serta penilaian kebijakan yang dibuat dapat diterapkan dan telah sesuai dengan tujuan. Diharapkan dengan Sosialisasi ini dapat memberikan gambaran serta persiapan bagi para perusahaan mengenai kegiatan monev tersebut.

#beacukaimakinbaik
#bckanwiljakarta
#Kjakberintegritas
#KJAKMENUJUWBK2020

Dialog Optimalisasi Kerjasama Indonesia Australia melalui Implementasi IA-CEPA

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Decy Arifinsjah telah melakukan sharing idea dalam Cross Border International Webinar by Learn Business Anywhere. Webinar tersebut membahas mengenai Optimalisasi Kerjasama Internasional yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada hari Rabu (08/07). Webinar yang berlangsung di K’Jak Cafe tersebut diikuti oleh partisipan dari berbagai kalangan. Dialog ini dilaksanakan sehubungan dengan telah resmi diimplementasikannya IA-CEPA sejak tanggal 05 Juli 2020.

Diskusi yang berlangsung hangat dan menarik ini dihadiri oleh sejumlah narasumber seperti Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Ni Made Ayu Marthini selaku Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Dr. Maryono selaku Koord Presidium HIMPUNI & Ketum IKA UNDIP serta dipandu oleh Jonny Sinaga selaku Chairman Forum Peningkatan Ekspor dan Dr. Handito Joewono selaku Inspirator Learn Business Anywhere & Ketua Bid Pembinaan Anggota & Pengembangan Ekspor GPEI.

Implementasi IA-CEPA diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat serta meningkatkan daya saing Indonesia. IA-CEPA akan menciptakan kesempatan baru dan iklim investasi yang lebih kondusif, juga akan menjadi stimulan peningkatan investasi Australia di Indonesia khususnya di sektor-sektor seperti pertambangan, rumah sakit, panti jompo, telekomunikasi, pariwisata, konstruksi, energi, pengolahan air limbah, transportasi, dan jasa profesional.

Daya beli barang penduduk Australia yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai peluang ekspor Indonesia ke negara tersebut. Selain itu, IA-CEPA juga menekankan kerja sama di bidang investasi dan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan vokasi dan kejuruan serta pendidikan tinggi sebagai upaya Indonesia dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam negeri.

IA-CEPA juga akan meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia, serta economic powerhouse dalam bentuk kolaborasi peningkatan ekspor ke negara ketiga seperti negara-negara Timur Tengah dan China. Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi pun memastikan Bea Cukai akan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan IA-CEPA tersebut, yang dalam penerapannya juga dapat memanfaatkan fasilitas kepabeanan seperti kawasan berikat.

Kick Off Secondment DJP-DJBC-DJA-LNSW 2020

Dalam rangka transfer knowledge dan enrichment program sebagai bentuk pengembangan pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan untuk mengoptimalkan efektivitas pertukaran data/informasi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta turut berpartisipasi dalam kegiatan Secondment 2020. Pada hari ini, Jum’at (26/06) seluruh secondee yang berpartisipasi telah mendengarkan arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Video Conference yang sebelumnya telah mengikuti Kick Off Meeting Secondment tahun 2020 pada hari Rabu, (24/06). Secondment ini merupakan bentuk sinergi yang akan melibatkan 4 instansi, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Lembaga National Single Window (LNSW). Secondment tersebut diikuti oleh 316 pegawai dengan 163 diantaranya merupakan pegawai DJBC yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sri Mulyani dalam arahannya mengatakan bahwa ia berharap para pegawai yang ditunjuk tidak menjadikan ini sebagai sebuah tugas tambahan, melainkan sebagai kesempatan bagi para pegawai untuk menambah pengetahuan, pengalaman, serta meningkatkan kompetensi masing-masing. “Saya ingin kita semua berorientasi pada hasilnya, yaitu dapat meningkatkan penerimaan, serta hasil nol untuk kebocoran penerimaan”, ujarnya. Selain itu, beliau pun berharap para secondee juga dapat membantu perusahaan-perusahaan yang saat ini terdampak COVID-19 agar tetap bisa survive dalam kondisi seperti saat ini.

Secondment merupakan penugasan dengan menempatkan pegawai dalam jangka waktu dan tujuan tertentu di unit organisasi lain dengan tugas dan pengawasan yang berlaku dalam unit organisasi yang ditempati. Dalam situasi waspada penyebaran COVID-19, saat ini pembekalan secondment bagi para pegawai DJBC dilakukan melalui E-Learning. Pembekalan mengenai Proses Bisnis Perpajakan untuk Pegawai DJBC telah dimulai sejak tanggal 22 Juni dan akan berakhir pada 3 Juli 2020. Sebagai perwakilan, dari Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah dipilih 6 pejabat dan pegawai yang akan mengikuti kegiatan Secondment tersebut selama 3 bulan.

Melalui program secondment ini, selain untuk pengembangan kompetensi dan kapasitas para pegawai diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, meningkatkan kredibilitas dan efektivitas APBN, meningkatkan peringkat EODB Indonesia, serta sebagai penggerak efisiensi layanan publik.
#jointprogram
#bckanwiljakarta
#Kjakberintegritas
#KemenkeuTerpercaya

Asitensi IT Inventory Perusahaan KITE Kanwil DJBC Jakarta

Dalam rangka penegakan aturan kepabeanan dan cukai serta mendukung pengguna jasa melakukan pemenuhan kewajiban dalam memperoleh fasilitas kepabeanan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melaksanakan asistensi IT Inventory secara daring untuk perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Asistensi tersebut diberikan kepada PT Unelec Indonesia, yang merupakan salah satu perusahaan yang menerima fasilitas KITE Pengembalian di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Asistensi yang dilakukan pada hari Senin (15/06) tersebut dilakukan demi memastikan perusahaan penerima fasilitas kepabeanan memiliki IT Inventory yang sesuai dengan standar kepabeanan dan cukai yang tercantum pada PER-09/BC/2014.

Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut IT inventory, adalah suatu sistem informasi yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh perusahaan untuk mengadministrasikan persediaan barang dengan cara mengintegrasikan sistem transaksi pemasukan, sistem transaksi pemakaian barang dan sistem transaksi pengeluaran barang, menghasilkan informasi terkait persediaan melalui teknologi komputer, dan menghasilkan laporan sesuai dengan kriteria dan persyaratan dalam fasilitas kepabeanan yang digunakan. IT Inventory nantinya akan digunakan sebagai salah satu alat pengawasan serta optimalisasi monitoring dan evaluasi dalam rangka ketertiban perusahaan.
Diharapkan dengan adanya asistensi IT Inventory ini perusahaan dapat memenuhi standar IT Inventory Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
#ITInventory
#KITEPengembalian
#bckanwiljakarta
#Kjakberintegritas
#KJAKMENUJUWBK2020
#KemenkeuTerpercaya

Kuliah Umum PKN STAN : Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai di Era New Normal

Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menjadi salah satu narasumber pada Kuliah Umum Online yang diselenggarakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) pada hari Selasa, 09 Juni 2020. Kuliah Umum tersebut disampaikan oleh Agus Wahyono selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Mengangkat tema ‘Tantangan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai di Era New Normal’, kegiatan tersebut diikuti oleh para mahasiswa Program Diploma III Kepabeanan dan Cukai PKN STAN. Pada kegiatan tersebut turut hadir Irjen Kementerian Keuangan, Sumiyati, serta narasumber lainnya yaitu Anton Martin selaku Kepala KPPBC Tanjung Emas.

Di era New Normal ini, Agus pada pemaparannya menyampaikan bahwa penegakan hukum saat ini dapat dilakukan melalui pendekatan hukum progresif sebagai upaya penanganan perkara yang efektif dalam pelanggaran/tindak pidana kepabeanan dan cukai. Penyidikan progresif dapat dilakukan antara lain dengan melakukan penyidikan secara Hulu Hilir, penerapan pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bersinergi dengan instansi-instansi pemerintah lainnya dalam pengungkapan fakta, melakukan Joint Investigasi dengan DJP, penyidikan secara Multidoors, serta melakukan asset tracing untuk selanjutnya dilakukan perampasan/penyitaan pada tahap penyidikan sehingga setelah ada putusan pengadilan pidana denda dapat terbayarkan.
Melalui acara kuliah umum online ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan baru terkait pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai termasuk tantangan yang dihadapi oleh Bea dan Cukai, sehingga dapat memotivasi mahasiswa untuk dapat melakukan tugasnya secara profesional dalam situasi apapun.

#beacukaimakinbaik
#bckanwiljakarta
#Kjakberintegritas
#KJAKMENUJUWBK2020
#KemenkeuTerpercaya