Kick Off Secondment DJP-DJBC-DJA-LNSW 2020

Dalam rangka transfer knowledge dan enrichment program sebagai bentuk pengembangan pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan untuk mengoptimalkan efektivitas pertukaran data/informasi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta turut berpartisipasi dalam kegiatan Secondment 2020. Pada hari ini, Jum’at (26/06) seluruh secondee yang berpartisipasi telah mendengarkan arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Video Conference yang sebelumnya telah mengikuti Kick Off Meeting Secondment tahun 2020 pada hari Rabu, (24/06). Secondment ini merupakan bentuk sinergi yang akan melibatkan 4 instansi, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Lembaga National Single Window (LNSW). Secondment tersebut diikuti oleh 316 pegawai dengan 163 diantaranya merupakan pegawai DJBC yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sri Mulyani dalam arahannya mengatakan bahwa ia berharap para pegawai yang ditunjuk tidak menjadikan ini sebagai sebuah tugas tambahan, melainkan sebagai kesempatan bagi para pegawai untuk menambah pengetahuan, pengalaman, serta meningkatkan kompetensi masing-masing. “Saya ingin kita semua berorientasi pada hasilnya, yaitu dapat meningkatkan penerimaan, serta hasil nol untuk kebocoran penerimaan”, ujarnya. Selain itu, beliau pun berharap para secondee juga dapat membantu perusahaan-perusahaan yang saat ini terdampak COVID-19 agar tetap bisa survive dalam kondisi seperti saat ini.

Secondment merupakan penugasan dengan menempatkan pegawai dalam jangka waktu dan tujuan tertentu di unit organisasi lain dengan tugas dan pengawasan yang berlaku dalam unit organisasi yang ditempati. Dalam situasi waspada penyebaran COVID-19, saat ini pembekalan secondment bagi para pegawai DJBC dilakukan melalui E-Learning. Pembekalan mengenai Proses Bisnis Perpajakan untuk Pegawai DJBC telah dimulai sejak tanggal 22 Juni dan akan berakhir pada 3 Juli 2020. Sebagai perwakilan, dari Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah dipilih 6 pejabat dan pegawai yang akan mengikuti kegiatan Secondment tersebut selama 3 bulan.

Melalui program secondment ini, selain untuk pengembangan kompetensi dan kapasitas para pegawai diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, meningkatkan kredibilitas dan efektivitas APBN, meningkatkan peringkat EODB Indonesia, serta sebagai penggerak efisiensi layanan publik.
#jointprogram
#bckanwiljakarta
#Kjakberintegritas
#KemenkeuTerpercaya

Asitensi IT Inventory Perusahaan KITE Kanwil DJBC Jakarta

Dalam rangka penegakan aturan kepabeanan dan cukai serta mendukung pengguna jasa melakukan pemenuhan kewajiban dalam memperoleh fasilitas kepabeanan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melaksanakan asistensi IT Inventory secara daring untuk perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Asistensi tersebut diberikan kepada PT Unelec Indonesia, yang merupakan salah satu perusahaan yang menerima fasilitas KITE Pengembalian di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Asistensi yang dilakukan pada hari Senin (15/06) tersebut dilakukan demi memastikan perusahaan penerima fasilitas kepabeanan memiliki IT Inventory yang sesuai dengan standar kepabeanan dan cukai yang tercantum pada PER-09/BC/2014.

Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut IT inventory, adalah suatu sistem informasi yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh perusahaan untuk mengadministrasikan persediaan barang dengan cara mengintegrasikan sistem transaksi pemasukan, sistem transaksi pemakaian barang dan sistem transaksi pengeluaran barang, menghasilkan informasi terkait persediaan melalui teknologi komputer, dan menghasilkan laporan sesuai dengan kriteria dan persyaratan dalam fasilitas kepabeanan yang digunakan. IT Inventory nantinya akan digunakan sebagai salah satu alat pengawasan serta optimalisasi monitoring dan evaluasi dalam rangka ketertiban perusahaan.
Diharapkan dengan adanya asistensi IT Inventory ini perusahaan dapat memenuhi standar IT Inventory Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
#ITInventory
#KITEPengembalian
#bckanwiljakarta
#Kjakberintegritas
#KJAKMENUJUWBK2020
#KemenkeuTerpercaya

Kuliah Umum PKN STAN : Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai di Era New Normal

Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menjadi salah satu narasumber pada Kuliah Umum Online yang diselenggarakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) pada hari Selasa, 09 Juni 2020. Kuliah Umum tersebut disampaikan oleh Agus Wahyono selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Mengangkat tema ‘Tantangan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai di Era New Normal’, kegiatan tersebut diikuti oleh para mahasiswa Program Diploma III Kepabeanan dan Cukai PKN STAN. Pada kegiatan tersebut turut hadir Irjen Kementerian Keuangan, Sumiyati, serta narasumber lainnya yaitu Anton Martin selaku Kepala KPPBC Tanjung Emas.

Di era New Normal ini, Agus pada pemaparannya menyampaikan bahwa penegakan hukum saat ini dapat dilakukan melalui pendekatan hukum progresif sebagai upaya penanganan perkara yang efektif dalam pelanggaran/tindak pidana kepabeanan dan cukai. Penyidikan progresif dapat dilakukan antara lain dengan melakukan penyidikan secara Hulu Hilir, penerapan pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bersinergi dengan instansi-instansi pemerintah lainnya dalam pengungkapan fakta, melakukan Joint Investigasi dengan DJP, penyidikan secara Multidoors, serta melakukan asset tracing untuk selanjutnya dilakukan perampasan/penyitaan pada tahap penyidikan sehingga setelah ada putusan pengadilan pidana denda dapat terbayarkan.
Melalui acara kuliah umum online ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan baru terkait pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai termasuk tantangan yang dihadapi oleh Bea dan Cukai, sehingga dapat memotivasi mahasiswa untuk dapat melakukan tugasnya secara profesional dalam situasi apapun.

#beacukaimakinbaik
#bckanwiljakarta
#Kjakberintegritas
#KJAKMENUJUWBK2020
#KemenkeuTerpercaya