Pra-Survei Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melakukan kegiatan Pra Survei Kepuasan Pengguna Jasa pada hari Kamis (27/8). Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 pengguna jasa Fasilitas Kepabeanan di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta meliputi KITE, Pusat Logistik Berikat (PLB), Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB), dan Toko Bebas Bea (TBB)

Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas I, Hendri Yani Etik dalam sambutannya menyampaikan agar seluruh pengguna jasa dapat mendukung untuk menyukseskan pembangunan Zona Integritas ini. “Kami mohon bantuannya serta masukannya agar hal ini dapat kita capai bersama”, paparnya.

Ade selaku Kepala Seksi KPT Administrasi pun mengatakan bahwa beliau berharap para pengguna jasa dapat terbuka memberikan aspirasinya, baik itu berupa pujian maupun kritikan selama memperoleh pelayanan, serta mendukung Kanwil Bea Cukai Jakarta menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. “Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui layanan pengaduan, kita siap menindak lanjuti masukan Bapak Ibu serta memperbaiki pelayanan kami”, ucapnya.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui video conference via zoom tersebut diakhiri dengan pengisian Pra Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Survei tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan lebih lanjut terhadap pelayanan yang telah diberikan.

#KjakmenujuWBK2020
#KjakBerintegritas
#beacukaimakinbaik
#bckanwiljakarta

Kunjungan Lapangan Peserta Secondment

Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah ditunjuk sebagai Host Pelaksanaan Program Secondment 2020. Pada kegiatan Secondment kali ini, para peserta yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan Kunjungan Lapangan ke 2 (dua) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta selama dua hari mulai hari Senin (10/8) hingga Selasa (11/8).

Pada hari pertama, para peserta Secondment diajak berkunjung ke KPPBC TMP A Jakarta untuk membahas mengenai proses bisnis Kepabeanan dan Cukai pada Pelabuhan Udara. Para peserta Secondment pun diberikan pemahaman mengenai alur masuk dan keluar barang dari luar negeri, seperti proses barang kiriman, barang penumpang, serta sistem dan aplikasinya. Selain itu, para peserta Secondment juga melihat langsung proses pemeriksaan barang impor di Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Kepala KPPBC TMP A Jakarta, Untung Purwoko menyambut langsung para peserta Secondment . “Selain Pelabuhan udara, KPPBC TMP A Jakarta juga memiliki pelayanan lain seperti Kawasan Berikat, Pusat Logistik Berikat, Toko Bebas Bea, serta mengawasi tempat penjualan eceran atau TPE barang kena cukai”, paparnya.

Di hari berikutnya, para peserta berkunjung ke KPPBC TMP A Marunda untuk melihat proses bisnis kepabeanan dan cukai pada Kawasan Berikat (KB) dan Pusat Logistik Berikat (PLB). Pada hari tersebut para peserta diberikan pemaparan materi sesi diskusi hingga kemudian dibawa ke Kawasan Berikat PT Sioen Indonesia, serta PLB PT Transcon Indonesia untuk melihat bagaimana alur proses bisnis kepabeanan dan cukai yang terjadi pada Tempat Penimbunan Berikat tersebut. Kepala Kantor KPPBC TMP A Marunda, Sehat Yulianto juga menyambut kedatangan para peserta Secondment yang hadir dan berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang pertukaran informasi serta sinergi antara DJBC dan DJP.

Melalui kegiatan Secondment ini, diharapkan pertukaran data antar instansi menjadi semakin baik, meningkatkan kompetensi serta transfer knowledge, juga sebagai upaya memaksimalkan sinergi antara DJBC dan DJP dalam pelaksanaan optimalisasi penerimaan negara.

#beacukairi #beacukaimakinbaik
#bckanwiljakarta #Kjakberintegritas
#jointprogram #pajak

Podcast Bersama Kejari Jakarta Barat

“Apa sih kepabeanan dan cukai itu? Lalu apa tugas dan fungsi Bea Cukai?”

Pertanyaan itulah yang muncul dari dialog yang dilaksanakan kemarin, Jum’at (7/8). Kanwil Bea Cukai Jakarta diundang untuk menjadi narasumber dalam podcast yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk membahas mengenai Bea Cukai, bagaimana seluk beluk pekerjaannya, serta perannya dalam bersinergi dengan instansi lain seperti kejaksaan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas, Ricky M. Hanafie juga Noviyanti Angelina dari Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Bea Cukai Jakarta. “Definisi kepabeanan dan cukai dapat ditemukan pada UU nomor 17 tahun 2006 dan UU nomor 39 tahun 2007 tentang cukai”. Mereka juga menjelaskan bahwa Bea Cukai memiliki 4 fungsi utama yaitu Revenue Collector, Community Protector, Trade Facilitator, dan Industrial Assistance.

Kemudian Ricky juga menjelaskan bahwa Bea Cukai tersebar di seluruh daerah di Indonesia untuk menjaga peredaran barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean. “Selama barang-barang Bapak Ibu tidak melanggar aturan kepabeanan dan dokumen nya lengkap, Bapak Ibu tidak perlu takut bermasalah dengan Bea Cukai” paparnya.

Selain itu, turut hadir narasumber lain yaitu Septa, mahasiswi Fakultas Hukum Esa Unggul dan Natalie, seorang model dan selebgram. Pada kesempatan tersebut Septa bertanya mengenai ketentuan jastip, sedangkan Natalie menanyakan tujuan kewajiban membayar pajak. “kenapa masyarakat wajib membayar pajak?” tanyanya. Pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Ricky dan Novi.

Jastip (Jasa Titipan) adalah suatu kegiatan melakukan jasa titip pembelian barang kepada orang yang sedang berada di luar negeri untuk dibawakan ke Indonesia. Jastip biasanya dilakukan kepada saudara atau kerabat dekat. Namun menurut Ricky dalam aturan kepabeanan tidak mengenal istilah jastip. “Kita hanya mengenal Importir, Eksportir, dan Perusahaan jasa titipan (PJT) seperti DHL, FedEx, PJT lainnya atau Kantor Pos” paparnya. Karena itu, jastip dianggap sebagai barang bawaan penumpang. -lanjut di kolom komentar-1 jam

“Untuk barang bawaan penumpang apabila nilai barang tersebut melebih USD 500 maka barang tersebut akan dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)”, imbuhnya.
Mengenai pertanyaan Natalie, Ricky dan Novi mengatakan bahwa negara memerlukan biaya untuk melakukan pembangunan di dalam negeri. Oleh karena itu salah satu pemenuhan biayanya dilakukan dengan memungut pajak kepada masyarakat. “Selain pajak kita juga memungut penerimaan non pajak, juga royalti dari hasil alam. Apabila masih kurang dari hal hal tersebut, pembiayaan pembangunan akan ditutup melalui utang” pungkas Novi
Melalui kegiatan podcast ini diharapkan edukasi dan sosialisasi mengenai kepabeanan dan cukai dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan sampai ke masyarakat, juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sinergi antar instansi.

#BeaCukaiMakinBaik
#bckanwiljakarta