Podcast Bersama Kejari Jakarta Barat

“Apa sih kepabeanan dan cukai itu? Lalu apa tugas dan fungsi Bea Cukai?”

Pertanyaan itulah yang muncul dari dialog yang dilaksanakan kemarin, Jum’at (7/8). Kanwil Bea Cukai Jakarta diundang untuk menjadi narasumber dalam podcast yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk membahas mengenai Bea Cukai, bagaimana seluk beluk pekerjaannya, serta perannya dalam bersinergi dengan instansi lain seperti kejaksaan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas, Ricky M. Hanafie juga Noviyanti Angelina dari Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Bea Cukai Jakarta. “Definisi kepabeanan dan cukai dapat ditemukan pada UU nomor 17 tahun 2006 dan UU nomor 39 tahun 2007 tentang cukai”. Mereka juga menjelaskan bahwa Bea Cukai memiliki 4 fungsi utama yaitu Revenue Collector, Community Protector, Trade Facilitator, dan Industrial Assistance.

Kemudian Ricky juga menjelaskan bahwa Bea Cukai tersebar di seluruh daerah di Indonesia untuk menjaga peredaran barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean. “Selama barang-barang Bapak Ibu tidak melanggar aturan kepabeanan dan dokumen nya lengkap, Bapak Ibu tidak perlu takut bermasalah dengan Bea Cukai” paparnya.

Selain itu, turut hadir narasumber lain yaitu Septa, mahasiswi Fakultas Hukum Esa Unggul dan Natalie, seorang model dan selebgram. Pada kesempatan tersebut Septa bertanya mengenai ketentuan jastip, sedangkan Natalie menanyakan tujuan kewajiban membayar pajak. “kenapa masyarakat wajib membayar pajak?” tanyanya. Pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Ricky dan Novi.

Jastip (Jasa Titipan) adalah suatu kegiatan melakukan jasa titip pembelian barang kepada orang yang sedang berada di luar negeri untuk dibawakan ke Indonesia. Jastip biasanya dilakukan kepada saudara atau kerabat dekat. Namun menurut Ricky dalam aturan kepabeanan tidak mengenal istilah jastip. “Kita hanya mengenal Importir, Eksportir, dan Perusahaan jasa titipan (PJT) seperti DHL, FedEx, PJT lainnya atau Kantor Pos” paparnya. Karena itu, jastip dianggap sebagai barang bawaan penumpang. -lanjut di kolom komentar-1 jam

“Untuk barang bawaan penumpang apabila nilai barang tersebut melebih USD 500 maka barang tersebut akan dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)”, imbuhnya.
Mengenai pertanyaan Natalie, Ricky dan Novi mengatakan bahwa negara memerlukan biaya untuk melakukan pembangunan di dalam negeri. Oleh karena itu salah satu pemenuhan biayanya dilakukan dengan memungut pajak kepada masyarakat. “Selain pajak kita juga memungut penerimaan non pajak, juga royalti dari hasil alam. Apabila masih kurang dari hal hal tersebut, pembiayaan pembangunan akan ditutup melalui utang” pungkas Novi
Melalui kegiatan podcast ini diharapkan edukasi dan sosialisasi mengenai kepabeanan dan cukai dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan sampai ke masyarakat, juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sinergi antar instansi.

#BeaCukaiMakinBaik
#bckanwiljakarta