Diskusi Publik Kebijakan Fiskal Terkait Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat

Pada hari Senin (30/08) telah dilaksanakan kegiatan Dialog Publik Kebijakan Fiskal Tempat Penimbunan Berikat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Memenangkan Persaingan Global. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna PT LG Electronics Indonesia.
Kegiatan dihadiri oleh Askolani Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Vera Febyanthy Anggota Komisi XI DPR RI, Rusman Hadi Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta dan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta serta seluruh pengguna jasa Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat yang ada di wilayah Bekasi.
Rusman Hadi membuka acara Dialog Publik dengan menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi XI DPR RI atas kerja samanya dengan Bea Cukai dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan tentang kondisi terkini industri di Bekasi terkait kinerja ekspor KB KITE 2022 – 2023 hingga penurunan produksi perusahaan Kawasan Berikat yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja sebagai dampak dari beberapa isu oleh Yanti Sarmuhidayanti, Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi,
Kegiatan dilanjutkan dengan dialog antara pelaku usaha dengan pemerintah yang dan Undani selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bekasi menjadi moderatori. Dalam dialog ini terdapat aspirasi dari para pelaku usaha yang langsung disampaikan dan mendapat tanggapan baik dari Vera Febyanthy dan Askolani.
Pada kesempatan tersebut Vera Febyanthy menyampaikan apresiasinya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena berhasil mengumpulkan penerimaan negara yang melebihi target dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Vera juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan atas kerja sama yang baik sehingga menghasilkan kurang lebih 5 (lima) Undang-Undang selama masa COVID. Vera juga menyampaikan bahwa aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh para pelaku usaha akan diaspirasikan olehnya ke dalam Gedung DPR.
Melalui kegiatan ini Askolani berharap kegiatan diskusi langsung antara pemerintah dengan pelaku usaha memberikan output yaitu keputusan yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.
#bckanwiljakarta
#Kjakberintegritas