INFORMASI PUBLIK TERSEDIA SETIAP SAAT
Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Setiap Saat:
A. | Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan 2023 | Lihat |
B. | Informasi tentang peraturan, keputusan, atau kebijakan Kementerian Keuangan | Lihat |
Peraturan Kepabeanan dan Cukai | Lihat | |
C. | Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara | Lihat |
D. | Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala | Lihat |
E. | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan : | Lihat |
Pedoman Pengelolaan Organisasi | ||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan | Lihat | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Pedoman Pengelolaan Administrasi: | ||
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.01/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara beserta Lampiran | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.01/2022 tentang Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen Penting Dan/ Atau Bersifat Rahasia Terkait Penanganan Masalah Hukum Dan Penyelesaian Piutang Negara beserta Lampiran | Lihat | |
Pedoman Pengelolaan Kepegawaian: | ||
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai | Lihat | |
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | Lihat | |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta Penjelasan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2018 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.01/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.01/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan | Lihat | |
Pedoman Pengelolaan Keuangan: | ||
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara | Lihat | |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara | Lihat | |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 | Lihat | |
Profil lengkap pimpinan dan pegawai DJBC | Lihat | |
DIPA RKAK/L DJBC | Lihat | |
Laporan Keuangan DJBC | Lihat | |
Data Statistik yang dikelola dan dibuat oleh DJBC | Lihat | |
F. | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga | Hardcopy Tersedia |
G. | Surat menyurat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya | Hardcopy Tersedia |
H. | Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan | Lihat |
Perizinan Fasilitas Pertambangan | Lihat | |
Perizinan Fasilitas TPB | Lihat | |
Perizinan Fasilitas KITE | Lihat | |
Perizinan Barang Kiriman Batam | Lihat | |
Portal Pengguna Jasa | Lihat | |
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia | Lihat | |
Perizinan Barang Kiriman | Lihat | |
Perizinan Impor Kapal Wisata Asing | Lihat | |
Perizinan Registrasi IMEI | Lihat | |
I. | Data perbendaharaan atau inventaris | Lihat |
J. | Rencana Strategis DJBC | Lihat |
K. | Rencana Kerja DJBC | Lihat |
L. | Agenda kerja pimpinan DJBC | Lihat |
M. | Layanan Publik DJBC | Lihat |
N. | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | Lihat |
O. | Daftar serta hasil-hasil penelitian | Lihat |
P. | Siaran Pers dan Keterangan Pers | Lihat |