Pra-Survei Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah melakukan kegiatan Pra Survei Kepuasan Pengguna Jasa pada hari Kamis (27/8). Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 pengguna jasa Fasilitas Kepabeanan di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta meliputi KITE, Pusat Logistik Berikat (PLB), Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB), dan Toko Bebas Bea (TBB)

Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas I, Hendri Yani Etik dalam sambutannya menyampaikan agar seluruh pengguna jasa dapat mendukung untuk menyukseskan pembangunan Zona Integritas ini. “Kami mohon bantuannya serta masukannya agar hal ini dapat kita capai bersama”, paparnya.

Ade selaku Kepala Seksi KPT Administrasi pun mengatakan bahwa beliau berharap para pengguna jasa dapat terbuka memberikan aspirasinya, baik itu berupa pujian maupun kritikan selama memperoleh pelayanan, serta mendukung Kanwil Bea Cukai Jakarta menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. “Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui layanan pengaduan, kita siap menindak lanjuti masukan Bapak Ibu serta memperbaiki pelayanan kami”, ucapnya.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui video conference via zoom tersebut diakhiri dengan pengisian Pra Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Survei tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan lebih lanjut terhadap pelayanan yang telah diberikan.

#KjakmenujuWBK2020
#KjakBerintegritas
#beacukaimakinbaik
#bckanwiljakarta

Kunjungan Lapangan Peserta Secondment

Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah ditunjuk sebagai Host Pelaksanaan Program Secondment 2020. Pada kegiatan Secondment kali ini, para peserta yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan Kunjungan Lapangan ke 2 (dua) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta selama dua hari mulai hari Senin (10/8) hingga Selasa (11/8).

Pada hari pertama, para peserta Secondment diajak berkunjung ke KPPBC TMP A Jakarta untuk membahas mengenai proses bisnis Kepabeanan dan Cukai pada Pelabuhan Udara. Para peserta Secondment pun diberikan pemahaman mengenai alur masuk dan keluar barang dari luar negeri, seperti proses barang kiriman, barang penumpang, serta sistem dan aplikasinya. Selain itu, para peserta Secondment juga melihat langsung proses pemeriksaan barang impor di Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Kepala KPPBC TMP A Jakarta, Untung Purwoko menyambut langsung para peserta Secondment . “Selain Pelabuhan udara, KPPBC TMP A Jakarta juga memiliki pelayanan lain seperti Kawasan Berikat, Pusat Logistik Berikat, Toko Bebas Bea, serta mengawasi tempat penjualan eceran atau TPE barang kena cukai”, paparnya.

Di hari berikutnya, para peserta berkunjung ke KPPBC TMP A Marunda untuk melihat proses bisnis kepabeanan dan cukai pada Kawasan Berikat (KB) dan Pusat Logistik Berikat (PLB). Pada hari tersebut para peserta diberikan pemaparan materi sesi diskusi hingga kemudian dibawa ke Kawasan Berikat PT Sioen Indonesia, serta PLB PT Transcon Indonesia untuk melihat bagaimana alur proses bisnis kepabeanan dan cukai yang terjadi pada Tempat Penimbunan Berikat tersebut. Kepala Kantor KPPBC TMP A Marunda, Sehat Yulianto juga menyambut kedatangan para peserta Secondment yang hadir dan berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang pertukaran informasi serta sinergi antara DJBC dan DJP.

Melalui kegiatan Secondment ini, diharapkan pertukaran data antar instansi menjadi semakin baik, meningkatkan kompetensi serta transfer knowledge, juga sebagai upaya memaksimalkan sinergi antara DJBC dan DJP dalam pelaksanaan optimalisasi penerimaan negara.

#beacukairi #beacukaimakinbaik
#bckanwiljakarta #Kjakberintegritas
#jointprogram #pajak

Podcast Bersama Kejari Jakarta Barat

“Apa sih kepabeanan dan cukai itu? Lalu apa tugas dan fungsi Bea Cukai?”

Pertanyaan itulah yang muncul dari dialog yang dilaksanakan kemarin, Jum’at (7/8). Kanwil Bea Cukai Jakarta diundang untuk menjadi narasumber dalam podcast yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk membahas mengenai Bea Cukai, bagaimana seluk beluk pekerjaannya, serta perannya dalam bersinergi dengan instansi lain seperti kejaksaan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas, Ricky M. Hanafie juga Noviyanti Angelina dari Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Bea Cukai Jakarta. “Definisi kepabeanan dan cukai dapat ditemukan pada UU nomor 17 tahun 2006 dan UU nomor 39 tahun 2007 tentang cukai”. Mereka juga menjelaskan bahwa Bea Cukai memiliki 4 fungsi utama yaitu Revenue Collector, Community Protector, Trade Facilitator, dan Industrial Assistance.

Kemudian Ricky juga menjelaskan bahwa Bea Cukai tersebar di seluruh daerah di Indonesia untuk menjaga peredaran barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean. “Selama barang-barang Bapak Ibu tidak melanggar aturan kepabeanan dan dokumen nya lengkap, Bapak Ibu tidak perlu takut bermasalah dengan Bea Cukai” paparnya.

Selain itu, turut hadir narasumber lain yaitu Septa, mahasiswi Fakultas Hukum Esa Unggul dan Natalie, seorang model dan selebgram. Pada kesempatan tersebut Septa bertanya mengenai ketentuan jastip, sedangkan Natalie menanyakan tujuan kewajiban membayar pajak. “kenapa masyarakat wajib membayar pajak?” tanyanya. Pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Ricky dan Novi.

Jastip (Jasa Titipan) adalah suatu kegiatan melakukan jasa titip pembelian barang kepada orang yang sedang berada di luar negeri untuk dibawakan ke Indonesia. Jastip biasanya dilakukan kepada saudara atau kerabat dekat. Namun menurut Ricky dalam aturan kepabeanan tidak mengenal istilah jastip. “Kita hanya mengenal Importir, Eksportir, dan Perusahaan jasa titipan (PJT) seperti DHL, FedEx, PJT lainnya atau Kantor Pos” paparnya. Karena itu, jastip dianggap sebagai barang bawaan penumpang. -lanjut di kolom komentar-1 jam

“Untuk barang bawaan penumpang apabila nilai barang tersebut melebih USD 500 maka barang tersebut akan dikenakan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)”, imbuhnya.
Mengenai pertanyaan Natalie, Ricky dan Novi mengatakan bahwa negara memerlukan biaya untuk melakukan pembangunan di dalam negeri. Oleh karena itu salah satu pemenuhan biayanya dilakukan dengan memungut pajak kepada masyarakat. “Selain pajak kita juga memungut penerimaan non pajak, juga royalti dari hasil alam. Apabila masih kurang dari hal hal tersebut, pembiayaan pembangunan akan ditutup melalui utang” pungkas Novi
Melalui kegiatan podcast ini diharapkan edukasi dan sosialisasi mengenai kepabeanan dan cukai dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan sampai ke masyarakat, juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sinergi antar instansi.

#BeaCukaiMakinBaik
#bckanwiljakarta

Optimalisasi Kemudahan Perizinan di Bidang Cukai

Dalam rangka meningkatkan pemahaman para pengguna jasa, KPPBC TMP A Jakarta telah melaksanakan acara sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Kemudahan Pengurusan Perizinan Usaha di Bidang Cukai” pada hari Rabu, (5/8).

Acara yang berlangsung di Aula KPPBC TMP A Jakarta tersebut dilaksanakan untuk mengedukasi para pengguna jasa yaitu para pengusaha cukai mengenai tata cara perizinan NPPBKC sesuai dengan PMK-66/PMK.04/2018 yang disampaikan oleh tim dari Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC. Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija) dan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI).

Kepala Kanwil DJBC Jakarta, Decy Arifinsjah menuturkan bahwa pertemuan ini dilaksanakan sebagai media untuk mendengarkan aspirasi serta kendala yang dihadapi oleh para pengusaha di bidang cukai yang terdampak COVID-19. “Harapannya dengan kegiatan ini para perusahaan dapat memahami dan mentaati aturan yang berlaku” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan DKI Jakarta, Jackson Dianrus Sitorus dalam sambutannya pun menyampaikan mendukung kebijakan Bea Cukai dalam memberikan kemudahan perizinan usaha di bidang cukai.

Selain itu, Prasetio Edi Marsudi selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sambutannya mengatakan bahwa diharapkan kebijakan ini dapat mempermudah pengusaha cukai serta meningkatkan pemasukan cukai dari para pengusaha maupun para penjual eceran barang kena cukai.

Menurut Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, kontribusi penerimaan cukai semester 1 2020 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.”Hal ini disebabkan dengan terdampaknya semua sektor penjualan MMEA dikarenakan terdampak pandemi COVID-19”, tambahnya. Kegiatan pun dilanjutkan dengan sharing session serta tanya jawab dengan para pengusaha cukai.

Kegiatan ini juga turut dihadiri perwakilan instansi DKI Jakarta seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pariwisata.

#beacukaimakinbaik

CVC Kanwil Bea Cukai Jakarta ke PT Wacoal Indonesia

Dalam rangka menjalankan fungsi Industrial Assistance, Kanwil Bea Cukai Jakarta melaksanakan kunjungan industri atau Customs Visit Customer (CVC) ke PT Wacoal Indonesia pada hari Selasa, 28 Juli 2020. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta yaitu Decy Arifinsjah beserta Tim Fasilitas Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

PT Wacoal Indonesia merupakan salah satu perusahaan penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Berdiri sejak 1981, PT Wacoal Indonesia bergerak di bidang produksi pakaian dan memiliki 261 cabang. Saat ini, PT Wacoal Indonesia telah melakukan penjualan di dalam negeri serta kegiatan ekspor ke mancanegara seperti Jepang, Filipina, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, Taiwan, China, Hongkong, USA dan India. Selain mendapatkan fasilitas KITE, PT Wacoal Indonesia juga telah bersertifikat Authorized Economic Operator (AEO) sejak tahun 2016.

Dalam kunjungan tersebut, Merchandise Operational PT Indonesia Wacoal, Diana menyambut kedatangan Kanwil Bea Cukai Jakarta serta berterimakasih atas Fasilitas KITE yang telah diberikan selama ini. Kunjungan pun dilaksanakan dengan tetap mengedepankan protokol Kesehatan COVID-19.

Decy Arifinsjah selaku Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta beserta tim Fasilitas yang hadir memberikan penguatan kepada para pelaku usaha industri Dalam Negeri ditengah wabah pandemi Covid 19 yang berdampak pada aktifitas produksi dan rantai pasok (supply chain), sehingga diharapkan dapat mendengar secara langsung hambatan dan kendala yang dihadapi yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan langkah strategis dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang ada.

Dengan adanya kegiatan CVC ini, dapat menjadi sarana membangun komunikasi yang baik antara pengguna jasa dan Bea Cukai, serta meningkatkan sinergi demi kelancaran dan peningkatan perekonomian negara.

#beacukaimakinbaik #kemenkeutepercaya
#KjakBerintegritas #bckanwiljakarta
#industrialassistance

Pengarahan Program Secondment Tahun 2020

Kantor Wilayah DJBC Jakarta melaksanakan Pengarahan Program Secondment 2020 pada hari Selasa (21/07). Acara yang dilaksanakan di Aula tersebut diikuti oleh para Secondee yang terdiri atas pejabat dan pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para pejabat Eselon III di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Selain itu, turut hadir Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Jakarta Kemayoran, Asrul Sjam.

“Materi secondment nanti adalah cukai, Kawasan Berikat (KB), Pusat Logistik Berikat (PLB), dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang ada di Kanwil DJBC Jakarta” Papar Junaedi selaku Kepala Seksi Pemeriksaan. Beliaupun menambahkan bahwa kegiatan secondment ini juga akan melibatkan sejumlah satuan kerja di bawah Kanwil seperti KPPBC TMP A Marunda dan KPPBC TMP A Jakarta, serta melibatkan Bidang Kepabeanan dan Cukai dan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai. Kegiatan Secondment tersebut nantinya akan dilaksanakan sampai dengan 18 September 2020 dengan sistem on-off dan dilaksanakan secara tatap muka maupun daring.

Decy Arifinsjah selaku Kepala Kanwil DJBC Jakarta mengucapkan selamat datang kepada para secondee. “Ini bisa jadi momentum untuk bertukar informasi seluas-luasnya, silahkan komunikasikan peraturan-peraturan yang beririsan sesuai dengan PMK yang berlaku, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk negara ini.” ujarnya. Dengan adanya kegiatan secondment ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar instansi yang dapat mengoptimalkan penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan maupun sisi kepabeanan dan cukai.

#jointprogram #pajak #beacukaimakinbaik
#bckanwiljakarta #kjakberintegritas #kemenkeuterpercaya

Bea Cukai sebagai WCO Vice Chair Asia Pacific

Tahukah kamu, berdasarkan keputusan sidang ke 135th/136th , Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai resmi menjadi Vice Chair Asia Pacific periode 2020-2022 menggantikan India (Central Board of Indirect Taxes and Customs – CBIC). Hal tersebut telah dilaksanakan Grand Launchingnya dengan mengusung tema “Echoing Asia Pasific” secara virtual pada hari Rabu (15/07).

Sekretaris Jenderal WCO Kunio Mikuriya dalam sambutannya mengatakan ekonomi global saat ini sedang mengalami tantangan ekonomi yang berat seperti COVID-19. Beliau berharap Regional Asia Pasifik dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan peningkatan kapasitas menghadapi tantangan perekonomian selanjutnya.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam sambutannya pun memastikan akan terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota. Beliau pun berkomitmen untuk memperkuat kerjasama serta bimbingan teknis bagi para negara anggota yang membutuhkan. Menurutnya, Bea Cukai berperan penting dalam memfasilitasi peredaran barang serta mengantisipasi dampaknya pada perekonomian dan kehidupan bermasyarakat. Beliau pun menyampaikan pengawasan peredaran barang dengan menerapkan manajemen resiko adalah solusi yang paling baik saat ini.

WCO Asia Pasifik adalah 1 diantara 6 regional WCO, dengan 33 negara anggota yang tersebar di Asia dan Pasifik. Lalu apa saja peran Indonesia sebagai Vice Chair Asia Pasifik? Dalam pelaksanaannya nanti Vice Chair akan mewakili Sekretariat WCO dalam rangka penerapan instrument WCO, koordinasi antar regional, peningkatan kapasitas, dan sebagainya. Tugas Vice Chair juga mengatur pertemuan regional, berkoordinasi dalam penerapan Rencana Strategis Regional, mengelola website WCO Asia Pasifik, melakukan publikasi dan penyebaran informasi mengenai Bea Cukai Asia Pasifik, serta berkoordinasi dengan forum regional lainnya seperti RILO AP dan ROCB AP.

#WCO #WCOAsiaPacific #ViceChair #DGCE

Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Perusahaan KITE

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan para perusahaan penerima fasilitas KITE. Kantor Wilayah DJBC Jakarta melakukan sosialisasi kepada 20 perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Sosialisasi tersebut dilakukan dalam rangka persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perusahaan penerima fasilitas KITE di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Tekstil dan Produk Tekstil.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah tersebut dipandu oleh Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas I dan II, Hendri Yani Etik dan Yudi Ekarianto. Dalam kegiatan tersebut para perusahaan diberikan arahan mengenai persiapan kegiatan Monev yang akan dilaksanakan oleh Tim Monev Kantor Wilayah DJBC Jakarta selama 4 pekan ke depan.

Yudi dalam arahan nya mengatakan agar para perusahaan dapat mendukung kegiatan monev ini seperti melakukan penyiapan dokumen dan IT Inventory guna kelancaran proses monev. Selain itu dalam kegiatan tersebut para perusahaan juga melakukan sharing mengenai kendala yang mereka hadapi selama menerima fasilitas serta kondisi terkini perusahaan yang sebagian besar terdampak oleh pandemi COVID-19.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk memastikan perusahaan penerima fasilitas KITE telah mematuhi ketentuan yang berlaku serta penilaian mengenai kelayakan, efisiensi, efektivitas, dan dampak dari pemberian fasilitas KITE serta penilaian kebijakan yang dibuat dapat diterapkan dan telah sesuai dengan tujuan. Diharapkan dengan Sosialisasi ini dapat memberikan gambaran serta persiapan bagi para perusahaan mengenai kegiatan monev tersebut.

#beacukaimakinbaik
#bckanwiljakarta
#Kjakberintegritas
#KJAKMENUJUWBK2020

Dialog Optimalisasi Kerjasama Indonesia Australia melalui Implementasi IA-CEPA

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Decy Arifinsjah telah melakukan sharing idea dalam Cross Border International Webinar by Learn Business Anywhere. Webinar tersebut membahas mengenai Optimalisasi Kerjasama Internasional yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada hari Rabu (08/07). Webinar yang berlangsung di K’Jak Cafe tersebut diikuti oleh partisipan dari berbagai kalangan. Dialog ini dilaksanakan sehubungan dengan telah resmi diimplementasikannya IA-CEPA sejak tanggal 05 Juli 2020.

Diskusi yang berlangsung hangat dan menarik ini dihadiri oleh sejumlah narasumber seperti Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Ni Made Ayu Marthini selaku Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Dr. Maryono selaku Koord Presidium HIMPUNI & Ketum IKA UNDIP serta dipandu oleh Jonny Sinaga selaku Chairman Forum Peningkatan Ekspor dan Dr. Handito Joewono selaku Inspirator Learn Business Anywhere & Ketua Bid Pembinaan Anggota & Pengembangan Ekspor GPEI.

Implementasi IA-CEPA diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat serta meningkatkan daya saing Indonesia. IA-CEPA akan menciptakan kesempatan baru dan iklim investasi yang lebih kondusif, juga akan menjadi stimulan peningkatan investasi Australia di Indonesia khususnya di sektor-sektor seperti pertambangan, rumah sakit, panti jompo, telekomunikasi, pariwisata, konstruksi, energi, pengolahan air limbah, transportasi, dan jasa profesional.

Daya beli barang penduduk Australia yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai peluang ekspor Indonesia ke negara tersebut. Selain itu, IA-CEPA juga menekankan kerja sama di bidang investasi dan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan vokasi dan kejuruan serta pendidikan tinggi sebagai upaya Indonesia dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam negeri.

IA-CEPA juga akan meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia, serta economic powerhouse dalam bentuk kolaborasi peningkatan ekspor ke negara ketiga seperti negara-negara Timur Tengah dan China. Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi pun memastikan Bea Cukai akan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan IA-CEPA tersebut, yang dalam penerapannya juga dapat memanfaatkan fasilitas kepabeanan seperti kawasan berikat.

Kick Off Secondment DJP-DJBC-DJA-LNSW 2020

Dalam rangka transfer knowledge dan enrichment program sebagai bentuk pengembangan pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan untuk mengoptimalkan efektivitas pertukaran data/informasi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta turut berpartisipasi dalam kegiatan Secondment 2020. Pada hari ini, Jum’at (26/06) seluruh secondee yang berpartisipasi telah mendengarkan arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Video Conference yang sebelumnya telah mengikuti Kick Off Meeting Secondment tahun 2020 pada hari Rabu, (24/06). Secondment ini merupakan bentuk sinergi yang akan melibatkan 4 instansi, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Lembaga National Single Window (LNSW). Secondment tersebut diikuti oleh 316 pegawai dengan 163 diantaranya merupakan pegawai DJBC yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sri Mulyani dalam arahannya mengatakan bahwa ia berharap para pegawai yang ditunjuk tidak menjadikan ini sebagai sebuah tugas tambahan, melainkan sebagai kesempatan bagi para pegawai untuk menambah pengetahuan, pengalaman, serta meningkatkan kompetensi masing-masing. “Saya ingin kita semua berorientasi pada hasilnya, yaitu dapat meningkatkan penerimaan, serta hasil nol untuk kebocoran penerimaan”, ujarnya. Selain itu, beliau pun berharap para secondee juga dapat membantu perusahaan-perusahaan yang saat ini terdampak COVID-19 agar tetap bisa survive dalam kondisi seperti saat ini.

Secondment merupakan penugasan dengan menempatkan pegawai dalam jangka waktu dan tujuan tertentu di unit organisasi lain dengan tugas dan pengawasan yang berlaku dalam unit organisasi yang ditempati. Dalam situasi waspada penyebaran COVID-19, saat ini pembekalan secondment bagi para pegawai DJBC dilakukan melalui E-Learning. Pembekalan mengenai Proses Bisnis Perpajakan untuk Pegawai DJBC telah dimulai sejak tanggal 22 Juni dan akan berakhir pada 3 Juli 2020. Sebagai perwakilan, dari Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah dipilih 6 pejabat dan pegawai yang akan mengikuti kegiatan Secondment tersebut selama 3 bulan.

Melalui program secondment ini, selain untuk pengembangan kompetensi dan kapasitas para pegawai diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, meningkatkan kredibilitas dan efektivitas APBN, meningkatkan peringkat EODB Indonesia, serta sebagai penggerak efisiensi layanan publik.
#jointprogram
#bckanwiljakarta
#Kjakberintegritas
#KemenkeuTerpercaya