Prosedur Pengajuan Fasilitas KITE

PERSYARATAN PENGUSAHA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE)

PASAL 2,3 PER-4/BC/2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018

Syarat Administratif

  1. Sudah memiliki nomor induk berusaha
  2. Sudah memiliki nomor izin usaha industri
  3. Memiliki bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi
  4. Memiliki daftar Barang dan Bahan, daftar Hasil Produksi, dan daftar penerima subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan
  5. Memiliki data jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, serta jumlah aset, utang dan permodalan
  6. Memiliki data indikator kinerja utama (key performance indicator) untuk mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan

Memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki jenis kegiatan produksi dan uraian proses produksi, jenis barang dan bahan serta hasil produksi yang jelas

b. Terdapat keterkaitan jenis barang dan bahan yang akan diimpor dengan fasilitas KITE dengan bidang usaha badan usaha dan hasil produksi yang akan diekspor

c. Memiliki teknologi informasi persediaan  berbasis komputer 
(IT Inventory) yang baik

d. Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik

e. Melakukan analisa dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemberian izin Kawasan Berikat

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN KITE

PASAL 3 PER-4/BC/2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018

  1. Permohonan disampaikan secara elektronik melalui portal Indonesia National Single Window (INSW) di https://www.insw.go.id/;
  2. Dalam hal permohonan tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean;
  3. Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik, SKP melakukan validasi terhadap isian data yang disampaikan badan usaha.
  4. Dalam hal data tidak valid, SKP memberikan respon penolakan disertai alasan penolakan
  5. Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik, sistem komputer pelayanan memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean untuk:
    • Melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi;
    • Menerbitkan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.
  6. Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis, Kepala Kantor Pabean:
    • Melakukan pemeriksaan dokumen dan lokasi;
    • Menerbitkan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi.
  7. Pemeriksaan dokumen dan lokasi meliputi:

a. Validasi Nomor Induk Berusaha, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis;

b. Validasi atas izin usaha industri atau sejenisnya;

c. Pemeriksaan data isian dengan dokumen pembuktian kriteria dan persyaratan yang menjadi dasar pengisian;

d. Pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria dan persyaratan meliputi:

  1. Pemeriksaan jenis usaha ;
  • Jenis kegiatan produksi dan uraian proses produksi, jenis barang dan bahan serta hasil produksi;
  • Keterkaitan jenis barang dan bahan yang akan diimpor dengan fasilitas KITE dengan bidang usaha badan usaha dan hasil produksi yang akan diekspor;

2. Pemeriksaan bukti kepemiikan atau penguasaan lokasi kegiatan usaha;

  • Untuk kegiatan produksi tempat penimbunan barang dan bahan serta hasil produksi  paling singkat 3 (tiga) tahun sejak permohonan penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan diajukan
  • Untuk tempat penimbunan bahan baku dan tempat penimbunan hasil produksi paling singkat 6 (enam) bulan sejak penetapan sebagai perusahaan KITE pembebasan diajukan, dalam hal tempat penimbunan terpisah dari lokasi kegiatan produksi;

3. Penilaian sistem pengendalian internal;

4. Pemeriksaan pemenuhan kriteria pendayagunaan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory)

5. Pemeriksaan lokasi kegiatan usaha, tempat penyimpanan, pembongkaran; dan

6. Pemeriksaan terhadap badan usaha penerima subkontrak bedasarkan manajemen resiko

8. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dan kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat meminta asli dokumen ;

9. Pemeriksaan dokumen, lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan;

10. Kepala Kantor Pabean menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada kepala Kantor Wilayah

PEMAPARAN PROSES BISNIS

PASAL 4 PER-4/BC/2019 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018

  1. Badan usaha yang mengajukan permohonan fasilitas KITE harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah;
  2. Pemaparan dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan;
  3. Pemaparan dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan dokumen dan lokasi;
  4. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri memberikan:

a. Persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan KITE pembebasan; atau

b. Penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan hasil pemaparan.

5. Persetujuan atau penolakan diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan;

6. Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.

PROSEDUR PENGAJUAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN SAMA DENGAN PENGAJUAN FASILITAS KITE PENGEMBALIAN.