FAQ KITE Pengembalian

Pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) pengembalian dan cukai antara lain:

1.Apa yang dimaksud dengan kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian (KITE Pengembalian)?
 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian (KITE Pengembalian) adalah pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PER-09/BC/2022)

2.Bagaimana caranya agar dapat ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian?
 

Mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi lokasi usaha. Pengajuan permohonan dilakukan melalui sistem aplikasi perizinan DJBC. Dalam hal sistem aplikasi perizinan DJBC belum beroperasi, permohonan disampaikan melalui INSW. Perusahaan harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PMK 145/PMK.04/2022.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PER-09/BC/2022)

3.Apa saja kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan menjadi Perusahaan KITE Pengembalian?
 

Untuk dapat ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, badan usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. memiliki jenis usaha industri manufaktur dan memiliki kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan;
  2. memiliki bukti kepemilikan atau bukti penguasaan yang berlaku untuk waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atas lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan produksi dan penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi sejak permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian diajukan;
  3. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai;
  4. memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) untuk pengelolaan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
    • memiliki keterkaitan dengan dokumen kepabeanan;
    • dapat diakses secara langsung dan daring (online) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
    • mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, persediaan barang dalam proses, dan saldo barang, secara berkelanjutan, langsung, dan segera;
    • memiliki sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai sistem informasi persediaan berbasis komputer pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas pengembalian;
    • menggunakan kodifikasi dalam pencatatan barangnya; dan
    • menggunakan master data yang sama dengan sistem pencatatan perusahaan; dan
  5. memiliki closed circuit television (CCTV) yang dapat diakses secara langsung dan daring (online) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pengawasan pemasukan, penyimpanan, dan pengeluaran Barang dan Bahan serta Hasil Produksi.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian adalah sebagai berikut:

  • memiliki perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko; dan
  • merupakan pengusaha kena pajak.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PER-09/BC/2022)

4.Berapa lama jangka waktu realisasi ekspor untuk barang yang diimpor menggunakan fasilitas KITE Pengembalian?
 

Perusahaan KITE Pengembalian diberikan jangka waktu:

  • paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
  • lebih dari 12 (dua belas) bulan, apabila Perusahaan KITE Pengembalian memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan,
    untuk melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan.

Jangka waktu realisasi ekspor tersebut dapat diberikan perpanjangan lebih dari 1 (satu) kali oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU, dengan akumulasi jangka waktu perpanjangan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu realisasi ekspor.

Perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dapat diberikan dalam hal terdapat:

  1. penundaan ekspor dari pembeli;
  2. pembatalan ekspor atau penggantian pembeli;
  3. sisa Barang dan Bahan karena adanya batasan minimal pembelian, sehingga belum dapat diprocluksi sampai clengan jangka waktu realisasi ekspor berakhir;
  4. kondisi kahar (force majeure); dan/atau
  5. kondisi lain yang mengakibatkan diperlukannya perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU.

Permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian sebelum berakhirnya jangka waktu realisasi ekspor.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PER-09/BC/2022)

5.Apa saja persyaratan untuk mengajukan pengembalian untuk perusahaan yang menerima fasilitas KITE Pengembalian?
 

Pengembalian Bea Masuk dapat diberikan sepanjang Hasil Produksi yang dimintakan pengembalian Bea Masuk yang secara nyata telah diekspor sebelum jangka waktu realisasi ekspor berakhir.

Untuk mendapatkan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud, Perusahaan KITE Pengembalian harus mengajukan surat Permohonan Pengembalian Bea Masuk disertai Laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian Bea Masuk melalui SKP kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

Permohonan pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud diajukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PER-09/BC/2022)

6.Apa saja ketentuan Laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian Bea Masuk untuk fasilitas KITE Pengembalian?
 Laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian Bea Masuk harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:
  1. Laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian Bea Masuk paling sedikit memuat informasi mengenai:
    • Hasil Produksi serta pemakaian Barang dan Bahan (konversi); dan
    • sisa proses produksi (scrap/waste).
  2. Laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian Bea Masuk  paling sedikit harus memenuhi ketentuan:
    • kebenaran impor dan/atau pemasukan;
    • kebenaran realisasi ekspor; dan
    • Hasil Produksi memiliki nilai tambah.
  3. Laporan penggunaan Barang dan Bahan yang dimintakan pengembalian Bea Masuk dilengkapi dengan data pada:
    • pemberitahuan pabean impor atau pemberitahuan pabean pemasukan yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran dari Pejabat Bea dan Cukai; dan
    • pemberitahuan pabean ekspor berupa:
      1. pemberitahuan pabean ekspor; dan/atau
      2. pemberitahuan pabean ekspor melalui Pusat Logistik Berikat yang dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan penggabungan dan/atau pemecahan barang ekspor dan/atau transhipment,
        yang telah diterbitkan laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PER-09/BC/2022)

7.Dalam hal apa Fasilitas KITE Pengembalian dapat dibekukan?
 

Fasilitas / KITE Pengembalian dibekukan apabila Perusahaan KITE Pengembalian tidak memenuhi ketentuan pada PMK 145/PMK.04/2022, yaitu:

  1. ditemukan data yang tidak sesuai dengan data pada Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian;
  2. tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/atau penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau ayat (2), paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
  3. tidak memenuhi ketentuan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU;
  4. tidak bersedia untuk dilakukan monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), (2), dan ayat (3);
  5. tidak menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);
  6. tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
  7. tidak melakukan penatausahaan Barang dan Bahan asal fasilitas KITE Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  8. tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
  9. tidak mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
  10. tidak mendayagunakan closed circuit television (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b;
  11. diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan rekomendasi penyidik; dan/atau
  12. Perusahaan KITE Pengembalian berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat dan permohonan izin Kawasan Berikat telah disetujui.

Dalam hal fasilitas KITE Pengembalian dibekukan, atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan tidak diberikan fasilitas KITE Pengembalian sejak tanggal pembekuan. Pembekuan tidak menghilangkan hak Perusahaan KITE Pengembalian untuk melakukan kegiatan kepabeanan lain dan kewajiban sebagai Perusahaan KITE Pengembalian.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PER-09/BC/2022)

8.Dalam hal apa Fasilitas KITE Pengembalian dapat dicabut?
 Fasilitas KITE Pengembalian dicabut dalam hal Perusahaan KITE Pengembalian:
  1. tidak melakukan kegiatan ekspor Hasil Produksi dengan menggunakan fasilitas KITE Pengembalian:
    • dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak ekspor fasilitas KITE Pengembalian terakhir, dalam hal tidak terdapat perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor; atau
    • dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak ekspor fasilitas KITE Pengem balian terakhir, dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor.
  2. tidak mengajukan permohonan dan/atau pemberitahuan perubahan data kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fasilitas KITE Pengembalian dibekukan;
  3. diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi;
  4. terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  5. berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat, setelah permohonan pengembalian Bea Masuk mendapatkan keputusan Pengembalian Bea Masuk;
  6. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  7. tidak lagi memenuhi kriteria untuk memperoleh fasilitas KITE Pengembalian;
  8. direkomendasikan untuk dicabut berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan/atau audit karena tidak memenuhi ketentuan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian; dan/atau
  9. mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan fasilitas KITE Pengembalian.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PER-09/BC/2022)

9.Bagaimana cara pengisian dokumen PIB apabila perusahaan memanfaatkan lebih dari satu jenis fasilitas  yaitu  KITE  Pengembalian  dan  skema FTA?
 

Untuk   perusahaan   yang   memanfaatkan   lebih   dari   satu   jenis   fasilitas   maka perusahaan harus menginput kode fasilitas KITE dan skema FTA pada kolom 19 dan pada masing-masing seri barang pada kolom 33.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PER-09/BC/2022)

10.Apakah  Perusahaan  Penerima  Fasilitas  KITE yang     telah     dilakukan     pencabutan     dapat mengajukan lagi?
 

Dalam  hal  pencabutan  karena  perusahaan  atau  penanggungjawab  perusahaan terbukti melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah dinyatakan pailit, maka tidak dapat diberikan fasilitas KITE selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau [penetapan pailit. Jadi pencabutan selain karena 2 hal di atas, dapat diajukan permohonan penetapan sebagai perusahaa KITE.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

11.Apakah SKEP Penetapan Perusahaan KITE ada masa berlakunya?
 

SKEP Penetapan Penerima Fasilitas KITE berlaku sampai dengan perusahaan tidak lagi memanfaatkan fasilitas KITE ataupun dilakukan pencabutan.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

12.Terkait  dengan  ketentuan  baru  yaitu  kewajiban pemasangan  CCTV  Perusahaan  KITE,  apakah ada guidance untuk titik pemasangan atau area mana saja yang diwajibkan?
 

Pemasangan CCTV Perusahaan KITE diatur pada PER-08/BC/2022 tentang KITE Pembebasan  dan  PER-09/BC/2022  tentang  KITE  Pengembalian,  dimana  kriteria pemasangan CCTV pada lokasi sebagai berikut:

  • pintu pemasukan dan pengeluaran barang;
  • penyimpanan Bahan Baku; dan
  • penyimpanan Hasil Produksi.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

13.Apakah   perusahaan   yang   baru   berdiri   bisa mendapatkan fasilitas KITE?
 

Pada intinya semua badan usaha industri manufaktur yang hasil produksinya untuk ekspor  dapat  memanfaatkan  fasilitas  KITE  sepanjang  memenuhi  ketentuan  yang dipersyaratkan   dalam   PMK-149/PMK.04/2022   untuk   KITE   Pembebasan   dan PMK-145/BC/2022 untuk KITE Pengembalian.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

14.Apakah    perusahaan    dapat    memilih    Kantor Wilayah   atau   KPU   tertentu   sebagai   Kantor Wilayah  atau  KPU  penerbit  SKEP  Penetapan Perusahaan KITE?
 

Perusahaan tidak dapat memilih Kantor Wilayah atau KPU tertentu. Kantor Wilayah atau KPU penerbit SKEP Penetapan Perusahaan KITE adalah Kantor Wilayah atau KPU di mana lokasi pabrik berada. Jika perusahaan memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik  yang  tidak  berlokasi  dalam  1  (satu)  Kantor  Wilayah  atau  KPU  maka permohonan ditujukan kepada Kantor Wilayah atau KPU terdekat dari lokasi pabrik dengan volume importasi terbesar.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

15.Dalam  aturan  terbaru  disebutkan  bahwa  “tidak ada  konversi”,  maksudnya  apakah  Perusahaan KITE tidak perlu mendaftarkan/register konversi lagi ke portal kite kedepannya?
 

Dalam  PMK-149/PMK.04/2022  untuk  KITE  Pembebasan  dan  PMK-145/BC/2022 untuk KITE Pengembalian, konversi tidak lagi disampaikan sebelum proses produksi, namun   konversi   saat   ini   disampaikan   secara   satu   kesatuan   dalam   laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 01) atau permohonan pengembalian (BCL.KT 02).

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

16.Apakah  perusahaan  dapat  mengimpor  dengan memanfaatkan fasilitas KITE untuk semua jenis barang?
 

Perusahaan hanya dapat mengimpor sesuai dengan Kode HS (Harmonized System) yang  tercantum  dalam SKEP  Penetapan  KITE.  Jika  perusahaan  ingin mengimpor dengan menggunakan fasilitas KITE tetapi barangnya belum tercantum dalam SKEP Penetapan,  maka  perlu diajukan  perubahan  SKEP  terlebih  dahulu  kepada  Kantor Wilayah atau KPU penerbit SKEP Penetapan KITE. Melakukan impor di luar Kode HS yang tercantum dalam SKEP Penetapan KITE mengakibatkan dokumen pabean impor ditolak (reject).

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

17.Dalam   peraturan   terbaru,   terdapat   kewajiban bahwa  daftar  Barang  dan  Bahan  paling  sedikit memuat deskripsi 8 (delapan) digit  Harmonized System Code (kode HS), jika dalam SKEP KITE saat   ini   masih   terdapat   Barang   dan   Bahan dengan    kode    HS    6    digit,    apakah    perlu mengajukan perubahan SKEP Kembali?
 

Sesuai dengan Pasal 3 PMK-149/PMK.04/2022 untuk KITE Pembebasan dan Pasal 3 PMK-145/BC/2022, Barang dan Bahan yang terdaftar sebagai bahan baku yang diimpor  menggunakan  fasilitas  KITE  harus  memuat  paling  sedikit  deskripsi  8 (delapan) digit Harmonized System Code (kode HS). Jika dalam SKEP Perusahaan KITE masih terdapat Barang dan Bahan dengan deskripsi 6 (enam) digit kode HS atau Barang dan Bahan yang belum terdapat di dalam SKEP KITE, maka Perusahaan KITE  wajib  mengajukan  perubahan  SKEP  KITE  ke  Kantor  Wilayah  DJBC  melalui SKP.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

18.Bagaimana  cara  pengisian  nomor  dan  tanggal Surat       Keputusan       Penetapan       sebagai Perusahaan KITE pada dokumen PEB?
 

Nomor  dan tanggal  Surat Keputusan Penetapan  sebagai Perusahaan KITE  dapat dituliskan pada kolom NIPER dan lembar lanjutan dokumen pabean.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

19.Apakah setelah perusahaan melakukan loading BCL.KT melalui Portal KITE tetap berkewajiban untuk    menyerahkan    hardcopy? Bagaimana penyerahan surat permohonan pengembalian Perusahaan KITE Pengembalian.
 

Tidak perlu menyampaikan hardcopy apabila sudah tersedia atau diunggah melalui Portal KITE. Semua dokumen permohonan (berlaku juga untuk surat permohonan pengembalian Bea Masuk) Perusahaan KITE disampaikan melalui Portal KITE. Dasar hukum: Pasal 21 PMK 145/PMK.04/2022 dan Pasal 29 PMK 149/PMK.04/2022

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

20.Untuk Kapasitas data menggunakan format excel pada BCL.KT KITE maksimal berapa megabyte?
 

Dalam pengajuan BCLKT melalui Portal KITE Online, tidak ada batasan besaran file laporan pertanggungjawaban atau permohonan pengembalian.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

21.Untuk Perusahaan KITE yang melakukan ekspor melalui  PLB,  apakah  berarti  sudah  dianggap ekspor dan sudah BCLKT?
 Untuk ekspor melalui PLB, dapat diajukan dalam laporan pertanggungjawaban dan permohonan pengembalian Bea Masuk dalam hal:
  1. Hasil Produksi telah dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke pelabuhan muat untuk diekspor; dan
  2. laporan hasil penelitian rekonsiliasi ekspor telah diterbitkan.
    Dasar Hukum:Pasal 17 PMK 145/PMK.04/2022 dan Pasal 19 PMK 149/PMK.04/2022

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

22.Jika bahan baku KITE impornya diberikan oleh buyer secara gratis   dan   nilai   bahan   baku   tidak   dihitung menjadi HPP, sehingga saat diekspor nilai lebih rendah, bagaimana?
 

Sesuai    dengan    Pasal    21    PMK    145/PMK.04/2022    dan    Pasal    29    PMK 149/PMK.04/2022  terdapat  persyaratan  dalam  BCLKT  yang  diajukan  Perusahaan KITE yaitu terdapat nilai tambah atas Hasil Produksi dengan membandingkan nilai ekspor Hasil Produksi dan nilai impor Barang dan Bahan yang digunakan. Jika tidak terdapat nilai tambah saat penelitian BCLKT oleh Kantor Wilayah DJBC, Perusahaan KITE akan diminta bukti berupa data pendukung yang menunjukkan adanya kondisi yang menyebabkan nilai ekspor lebih kecil dibanding nilai impor.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

23.Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa atas PEB KITE   sudah   terbit   LHPRE   sehingga   dapat diajukan BCL.KT?
 

Dapat dilihat pada Portal KITE melalui menu browse PEB.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

24.Apakah  skema  VD/VP (Voluntary Declaration/Voluntary Payment) bisa  dipakai  jika  barang import dengan fasilitas KITE, ternyata digunakan untuk   produksi  pasar  domestik  jika  memang pasar  ekspor  turun/buyer  menurunkan  quantity order-nya? Dibandingkan jika harus dimusnahkan atau diekspor kembali.
 

Tidak bisa. VD/VP  dapat  digunakan  dalam  hal  terdapat  insiatif  dari  Perusahaan  KITE  untuk penambahan nilai transaksi, perubahan nilai pabean dan tarif (klasifikasi) dan juga dapat dilakukan inisatif secara terbatas untuk perubahan jumlah impor barang dan bahan. Namun dalam VD/VP tidak diatur untuk inisaitif perubahan tujuan fasilitas.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

25.Apakah pemegang KITE Pengembalian saat ini dapat memperoleh SKEP KITE Pembebasan?
Bila   dibolehkan,    apa   produk   olahan   KITE Pengembalian  menjadi  KITE  Pembebasan  bisa dijual ke pemegang KITE Pembebasan lainnya?
 

Perusahaan KITE Pengembalian dapat mengajukan sebagai penerima fasilitas KITE Pembebasan dengan mengajukan ulang permohonan izin untuk penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan ke Kantor Wilayah DJBC.
Untuk  impor/pemasukan  yang  menggunakan  fasilitas  KITE  Pengembalian  harus diselesaikan   dengan   ekspor   ke   Luar   Daerah   pabean   atau   melalui   PLB   dan dimintakan pengembalian dengan permohonan pengembalian Bea Masuk (BCL.KT 02), tidak bisa dlakukan penyelesaian menggunakan laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 01).

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

26.Apakah   peraturan   KITE   saat   ini   mengatur mengenai lartas untuk perusahaan KITE?
 

Peraturan   KITE   tidak   mengatur   mengenai   lartas,   ketentuan   lartas   mengikuti peraturan Kementerian Perdagangan.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

27.Apa   yang   bisa   dilakukan   perusahaan   jika terdapat kondisi yang menyebabkan perusahaan tidak bisa menyampaikan pertanggungjawaban?
Contoh: PEB diisi dengan kategori umum (bukan “yang  pada  saat  impor  mendapatkan  fasilitas”) atau Tidak mencantumkan SKEP pada Dokumen PEB
 

Perusahaan  KITE  dapat  menggunakan  tools  monitoring  mandiri  sesuai  dengan PER-02/BC/2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Fasilitas TPB dan KITE. Namun, pada dasarnya Perusahaan KITE tidak akan mendapatkan fasilitas KITE atas Barang dan Bahan yang diolah, dirakit, dipasang yang kemudian diekspor tetapi tidak sesuai dengan ketentuan pemberian fasilitas KITE.

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

28.Bagaimana  cara  pendaftaran  baru  akun  portal KITE  dan  juga  role  akses  menu  KITE  untuk Perusahaan KITE pada CEISA 4.0?
 

Perusahaan KITE dapat mengakses:
– https://ceisa40.gitbook.io/portalceisa40/portal-pengguna-jasa-1/pendaftaran-baru
– https://ceisa40.gitbook.io/portalceisa40/portal-pengguna-jasa-1/setting-role-akses- menu

(Sesuai dengan PMK-145/PMK.04/2022 & PMK-149/PMK.04/2022)

Scroll to Top